Tentang Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merupakan lembaga pemerintah baru di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan ibadah haji dan umrah secara khusus. Berdiri resmi sejak 26 Agustus 2025, Kemenhaj dibentuk berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebelumnya, fungsi ini diemban oleh Badan Penyelenggara Haji dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di bawah Kementerian Agama, namun kini telah diintegrasikan ke dalam Kemenhaj sebagai kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia.
Kementerian Haji dan Umrah memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemenhaj juga bertanggung jawab dalam mengelola berbagai layanan terkait, seperti layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan bimbingan ibadah bagi jamaah haji dan umrah.
Struktur dan Penugasan di Kemenhaj
- Ketua Kloter
- Pembimbing Ibadah Haji Kloter
- Petugas PPIH Arab Saudi
- Layanan Akomodasi
- Layanan Konsumsi
- Layanan Transportasi
- Layanan Bimbingan Ibadah
- Sistem Informasi dan Komunikasi Haji dan Umrah (Siskohat)
Persyaratan Umum Calon Petugas Haji dan Umrah
Calon petugas harus memenuhi beberapa syarat umum berikut:
- Warga Negara Indonesia beragama Islam
- Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah
- Tidak sedang hamil (bagi wanita)
- Memiliki komitmen penuh dalam pelayanan jamaah
- Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak baik
- Tidak sedang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana
- Memiliki identitas kependudukan yang sah
- Mendapat izin tertulis dari atasan langsung (bagi PNS atau pegawai instansi lain)
- Mampu mengoperasikan aplikasi komputer dan/atau aplikasi berbasis Android dan iOS
- Diutamakan mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab dan/atau Inggris
- Tidak sedang menjalani tugas belajar
- Pasangan suami istri tidak diperkenankan bertugas sebagai PPIH Kloter dan PPIPI Arab Saudi pada tahun yang sama
Selain syarat umum tersebut, calon petugas juga berasal dari berbagai latar belakang, seperti pejabat negara, ASN, non-ASN dari kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan Islam, serta tenaga profesional. Mereka juga tidak boleh pernah menjadi PPIH sebanyak tiga kali sejak tahun 2022.
Kualifikasi dan Persyaratan Khusus
1. Ketua Kloter
- ASN dari Kementerian Haji dan Umrah atau Kementerian Agama
- Usia minimal 30 tahun dan maksimal 58 tahun saat pendaftaran
- Menduduki jabatan minimal Eselon IV atau setara
- Pendidikan minimal S1
- Diutamakan yang sudah menunaikan ibadah haji
2. Pembimbing Ibadah Haji Kloter
- Berusia maksimal 35 tahun saat pendaftaran
- Telah menunaikan ibadah haji
- Memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji
- Pendidikan minimal S1
3. Layanan Akomodasi, Konsumsi, Transportasi, dan Bimbingan Ibadah
- Usia antara 25 hingga 57 tahun
- Memenuhi syarat administrasi seperti surat usulan, KTP aktif, ijazah terakhir, surat sehat, dan dokumen pendukung lainnya
4. Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji dan Umrah)
- Berusia antara 25 hingga 57 tahun
- Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai operator Siskohat
- Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat dan memiliki sertifikat terkait
Proses Seleksi dan Ketentuan
- Seleksi calon petugas bebas dari gratifikasi dan tidak dipungut biaya apapun.
- Informasi lengkap dan pendaftaran dapat dilakukan melalui kantor Kementerian Haji di tingkat kabupaten/kota atau kantor wilayah setempat.
- NIK hanya dapat digunakan untuk satu kali pendaftaran.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai lowongan dan persyaratan, silakan kunjungi [T.ME/DISNAKERJA] atau akses melalui aplikasi Disnakerja yang memudahkan proses pendaftaran.
Jika Anda membutuhkan penyesuaian lebih lanjut atau penambahan informasi tertentu, silakan beri tahu.
